Riza Damanik Perekat Nelayan Nusantara

December 20, 2008 at 3:51 pm · Filed under New News ·Tagged , , , , , , ,

Sumber: FORUM Keadilan/PROFIL/Edisi.33/Desember 2008
 



Muda, enerjik, dan cerdas. Pemuda supel ini tak kenal lelah berjuang membangkitkkan sektor kelautan Indonesia dengan melakukan advokasi kepada kaum nelayan untuk bangkit dari keterpurukan. 
 


 M.Riza Damanik,
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
 

Tak ada yang menyangkal bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 gugusan pulau yang berada pada batas dua samudra. Belasan ribu pulau ini dihubungkan oleh laut yang membentang luas, dan diakui dunia Internasional berkat adanya Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. 
 
Sebelum deklarasi itu diakui dunia Internasional, perairan laut Indonesia hanya diakui sejauh tiga mil dari garis pantai, berdasarkan ordonansi tentang laut teritorial dan lingkungan maritim. Tentu saja ini jadi masalah yang sangat serius. Sebab jika batas negara hanya tiga mil dari garis pantai, maka negara Indonesia akan terpecah-belah oleh adanya laut bebas di antara pulau-pulau yang dimiliki, karena diluar tiga mil adalah laut Internasional.
 
Karena ancaman itu, dengan segala keberanian dan risiko yang akan dihadapi, Perdana Menteri RI, Ir Djuanda, pada tanggal 13 Desember 1957 mengumumkan “Deklarasi Nusantara” kepada dunia Internasional yang menyatakan wilayah laut Indonesia tidak hanya sebatas tiga mil, tapi laut yang ada di sekitar dan di antara kepulauan nusantara.

Dengan deklarasi itu, ribuan pulau yang dihubungkan oleh laut membentang luas, bukan lagi menjadi pemisah pulau-pulau Nusantara tetapi perekat kedaulatan negara. Dengan deklarasi itu pula, luas Laut Kedaulatan Indonesia menjadi 3.1 juta km2, Luas Laut ZEE 2.7 juta km2, Panjang Pantai 81,000 km.
 
Deklarasi ini tidak serta merta diterima masyarakat internasional. Perjuangan menegakan kedaulatan negara terus dilakukan melalui diplomasi yang tidak ada hentinya. Berkat perjuangan para penerus Djuanda, seperti Prof. Moechtar Kusumaatmaja dan Prof Hasyim Djalal, pada akhirnya deklarasi yang berisi konsepsi Negara Nusantara dapat diterima masyarakat Internasional dalam sebuah konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nation Convention Low Of The Sea (UNCLOS). Dengan pengakuan itu, wilayah laut Indonesia pun bertambah luas dan potensi serta sumber daya alamnya makin bertambah.
 


Namun sayang, dalam perjalanan waktu, dominasi kepemimpinan bermental kontinen telah menyebabkan tergerusnya kultur kebaharian kita. Model pembangunan terlalu diarahkan pada titik-titik yang bertumpu pada ruang daratan. Demikian pula dengan politik kebijakan nasional, yang mengakibatkan banyak wilayah kepulauan terisolasi dan sangat tergantung pada pemerintah pusat untuk berbagai hal. 
 


Dalam pandangan M Riza Damanik, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), hingga detik ini, ia belum melihat kesungguhan Negara dalam mengelola sumberdaya laut secara konstitusi. Hasilnya, pesisir yang kaya akan sumberdaya justeru menjadi tempat yang dekat dengan kebencaan dan kemiskinan. ”Hal ini sungguh tidak patut terjadi,” tandas mantan koordinator divisi Kampanye Pesisir dan Lautan pada Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). 
 


Wajar bila kegundahan pemuda 28 tahun yang kini juga dipercaya sebagai Koordinator Kampanye untuk ASIA (Asia Solidarity againts Industrial Aquaculture)—sebuah jaringan organisasi sipil di tingkat Asia, dengan advokasi khusus pada kegiatan industri pertambakan, yang bersekretariat di Bangladesh—membuncah. Katanya, setiap menit, kapal-kapal besar nasional maupun asing; baik legal maupun illegal dengan mudah memanfaatkan sumberdaya perikanan kita. Disisi yang lain, nelayan tradisional terus diperkecil wilayah tangkapnya, baik akibat pencemaran lingkungan, reklamasi, maupun yang disebabkan oleh kebijakan Negara sendiri.
 


Pada waktu yang sama, sumberdaya di jual murah, tanpa menempatkan kepentingan domestik sebagai tujuan dari pembangunan itu sendiri. Bahkan dalam banyak kesempatan, resiko kerusakan lingkungan pesisir dan laut, kemiskinanan, hingga bencana pesisir kerap menjadi biaya yang ditanggung oleh masyarakat nelayan dan pesisir Indonesia, meskipun komoditas perikanan yang dihasilkan sesungguhnya bukan untuk konsumsi nasional.
 

Pendek kata, lanjut Riza, sejak masa kemerdekaan hingga Orde Baru, laut bukanlah “rumah” bagi anak bangsa. ”Laut hanya ditempatkan sebagai tong sampah dari limbah daratan,” keluhnya.
 


Namun kondisi tersebut bukanlah harga mati bila kita bisa mendorong perhatian yang serius terhadap kelautan dan perikanan nasional. Setiap keluar masalah, tentu ada solusi, begitu aktivis muda nan ulet ini meyakini.
 


***
 


Riza Damanik lahir di Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara, sebuah kota pesisir yang cukup terkenal dengan kekayaan sumberdaya perikanannya. Kedua orang tuanya, H. Hadmansyah Damanik – Hj.N.Purba, meyakini bahwa suatu kaum dapat berubah menjadi lebih baik hanya dengan menimba ilmu dan berorganisasi. Karena itulah pasangan ini selalu mendorong anak-anaknya untuk menimba ilmu dan memperkaya pengalamannya dengan berorganisasi. 
 


Hasilnya, dalam usia 25 tahun, Riza berhasil menyelesaikan studi S-2 di Universitas Gadjah Mada untuk program studi Ilmu Lingkungan. Adik bungsunya pun menyelesaikan S-2  pada usia yang sama. Kini, sang kakak juga tengah menyiapkan studi pascasarjananya. Tentu sebuah prestasi yang cukup membuat keduanya tersenyum bahagia, dan tentu juga bangga.
 


Masa kecil sampai menyelesaikan sekolah bangku SMU, anak tengah dari tiga bersaudara ini menghabiskan waktu di Medan. Jadwal belajarnya pun cukup padat. Sejak usia 6 tahun, selepas sekolah formal, ia mengikuti sekolah agama yang juga berada tidak jauh dari rumah. Demikian juga malam hari, dilanjutkan dengan kursus privat membaca Al-Qur’an tiga kali seminggu, dan pelajaran dalam mata pelajaran khusus seperti matematika, fisika, dan kimia dalam hari lainnya. 
 


Riza kecil sudah aktif berorganisasi sejak ia duduk di bangku SD hingga SMA. Mulai dari perhimpunan terkecil di dalam kelas, sampai pada organisasi sekolah, bahkan antar sekolah. Selain aktif berorganisasi, Riza yang bercita-cita menjadi diplomat ini juga gemar berolah raga. Seperti sepak bola, tenis meja, bola basket, hingga renang. Sejumlah prestasi sempat diraih dalam bidang-bidang olah raga tersebut.
 


Memasuki kehidupan kampus, “ladang” bermain Riza kian luas. Terlebih, hasrat keingintahuan dan keprihatinannya atas apa yang terjadi pada kehidupan masyarakat pesisir. Pertanyaan mendasar yang selalu menggelitik di benaknya, mengapa laut yang begitu luas dan kaya, tapi tidak bisa membuat kehidupan nelayan sejahtera?
 
Yang juga membuat jiwa muda Riza gundah, ia melihat begitu kurangnya perhatian generasi kala itu dalam bidang kelautan dan perikanan. ”Saya bertekad untuk menjawab tantangan kemiskinan intelektual kelautan tersebut,” ucap Riza yang memulai pendidikan S-1 Kelautan dan Perikanan di Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, namun menyelesaikannya  di Universitas Diponegoro (UNDIP). 
 


Di kampus, Riza dipercaya menjadi Koordinator Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan se-Indonesia (HIMITEKINDO). Dari sini pula, ia bertemu dengan intelektual kelautan nasional yang jumlahnya tentu sangat-sangat terbatas kala itu.

Meski sibuk dengan berbagai organisasi kemahasiswaan, Riza mampu menyelesaikan studinya di S-1 tepat waktu. Tamat kuliah pada 2003, ia langsung melanjutkan pendididikannya ke jenjang pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada. Ia memilih program studi ilmu lingkungan, dengan pengkhususan penelitian pada pengelolaan wilayah pesisir dan sedimentasi. 
 


Riza memang tak bisa diam. Di sela-sela menyelesaikan pendidikan, bersama sejumlah penggiat kelautan di Yogyakarta, ia masih sempat membangun sebuah organsasi yang konsern dalam hal kelautan dan perikanan. Di Yogyakarta pula, ia mulai aktif membangun perpekspektif kelautan yan berkeadilan melalui media tulisan artikel baik di media lokal dan nasional, serta sejumlah karya ilmiah.
 


Perkenalannya dengan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dimulai pada 1999 di Makassar, saat ia masih semester tiga. Ketika itu ia dan beberapa jaringan organisasi dari berbagai Universitas se-Indonesia sedang giat membangun jaringan pesisir. Riza meyakini bahwa upaya pembenahan sektor kelautan dan perikanan Indonesia tidak dapat dilakukan hanya oleh sekelompok orang saja. 
 


Nah, WALHI sebagai organisasi advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia (HAM) yang terbesar dan terdepan di Indonesia telah menjadi referensi dari gerakan lingkungan hidup di regional bahkan internasional, harusnya juga mempunyai tanggung-jawab besar dalam menjawab permasalahan yang ada di wilayah pesisir dan laut kita. ”Tidak cukup hanya berbicara masalah kehutanan dan pertambangan semata,” sergahnya.
 


WALHI menyambut gagasan segar Riza dengan tangan terbuka. Sikat cerita, upaya keras WALHI menghantarkan isu kelautan dan perikanan menjadi salah-satu topik ekonomi politik nasional yang diperhatikan saat ini cukup sukses. Di organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia ini pula ia didaulat sebagai koordinator divisi kampanye pesisir dan laut WALHI.

Di sini, tanggung jawab Riza cukup besar. Mulai dari mengajak keterlibatan aktif para anggota untuk terlibat dalam advokasi kelautan, memproduksi pengetahuan kelautan untuk publik dan jaringan, mensinkronkan kampanye mulai dari tingkat lokal dan nasional. Gagasan besar WALHI kala itu adalah memfasilitasi terbangunnya organisasi nelayan nasional Indonesia yang kuat. ”Alhamdulillah gagasan ini terus berjalan dan masih dalam spirit kebersamaan yang terus dipertahankan di KPNNI (Komite Persiapan Organisasi Nelayan Nasional Indonesia),” jawab Riza dalam pesan di Yahoo Messenger ke redaksi FORUM, Jumat pekan lalu.
 


Tanggung jawab itu tidak saja dalam merawat jaringan di tingkat nasional, namun juga jaringan internasional. Maklum, pemuda supel ini juga dipercaya sebagai country convenor SEAFish (Southeast Asia fish for Justice) dan sejumlah jaringan kerja internasional lainnya. ”Ini menjadi pengalaman berharga untuk tetap pada keyakinan memperjuangkan hak-hak masyarakat nelayan dan petambak tradisional dalam bingkai Indonesia yang berdaulat dan bermartabat tentunya,” Riza bersemangat.
 


Menyelesaikan tugasnya sebagai koordinator divisi kampanye pesisir dan laut WALHI, kini Riza tengah sibuk mengelola sebuah organisasi baru yang ia beri nama KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan). Organisasi ini merupakan sebuah jaringan organisasi nonpolitik dan organisasi massa yang bekerja pada isu perikanan dan kelautan di Indonesia. Organisasi ini lebih terfokus pada advokasi kehidupan nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 
 


Target jangka panjang KIARA yakni membangun peradaban baru Indonesia dengan karakter kebahariannya. Artinya, kebijakan yang lahir dari legislatif dan pemerintah harus berpekstif keadilan bagi kehidupan nelayan dan petambak tradisional Indonesia. ”Begitupun masyarakat perikanan tradisional, dapat terus mengembangkan tradisi-tradisi lokalnya yang menceminkan kesungguhan dalam menjaga lingkungan dan keberlanjutan ekonomi bagi keluarga dan komunitasnya.”
 


Untuk mewujudkan cita-cita itu, tak sedikit waktu Riza yang tersita. Maklum, dia harus banyak berkeliling ke basis-basis nelayan yang tersebar di seluruh pejuru Tanah Air. Untuk memperkuat jaringan kerjanya, ia juga harus makin erat melakukan kerjasama dengan organisasi serupa di tingkat internasional. ”Perjuangan ini memang perlu energi besar yang terkonsolidasi. Di sinilah dibutuhkan konsistensi dan kesabaran untuk sampai pada perubahan besar yang kita cita-citakan,” terang Riza.
 


Beruntung, Riza mendapat dukungan penuh dari Nina Alni, sang isteri tercinta, dan anak semata wayangnya, Nakeisha Arla Arriza Damanik. Sadar akan waktunya yang cukup terbatas untuk keluarga, Riza pun selalu berusaha menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan istri dan anaknya saat berada di kantor maupun ketika berada di luar kota atau bahkan luar negeri. ”Biasanya sering SMS atau chat dengan Yahoo Messenger,” ujar lelaki penumpang setia Kereta Rel Listrik jurusan Jakarta–Bogor ini dengan senyum.
 


Sebenarnya, ia punya jadwal khusus untuk keluarga, yakni Sabtu dan Ahad. Tapi, lagi-lagi karena kesibukannya yang kadang tak mengenal waktu, tak jarang ia pun terpaksa meninggalkan keluarga. Tapi, kata Riza, ada kompensasinya. ”Kalau lagi libur, kami selalu punya program khusus. Mulai dari mencicipi masakan istri sampai nonton film bareng,” kata lelaki 28 tahun yang mengaku energinya selalu terpompa setiap kali merasakan asinnya hembusan angin laut. 


”Laut adalah masa depan negeri ini,” begitu ia berkali-kali mengulang kalimat itu tanpa bosan. Dan inti dari semua perjuangannya, kata penggemar olahraga selam ini, tidak ada lagi alasan bagi generasi muda Indonesia untuk berpangku tangan. Banyak hal bisa dilakukan untuk membangun negeri ini. 
 


Ya, sebagai generasi muda, Riza M Damanik telah mengawali. 
(Sukowati Utami)
 

 

I. Biodata


Nama : Muhammad Riza Adha Damanik


Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Balai-Sumatera Utara/17 Oktober 1980


Status Pernikanan      : Menikah, satu anak


Alamat kantor            : Jl Teluk Bayur I No.7C Kompleks TNI AL Rawa Bambu
Pasar Minggu, Jakarta-INDONESIA 12520


e-mail                       : riza.damanik@gmail.com; mriza_damanik@yahoo.com

 

II. Riwayat Pendidikan


2003 – 2005: Program Pasca Sarjana (S-2)  Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. (M.Si) 


1998 – 2003: Strata 1 (S-1) Jurusan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang. (S.T) 


1995 – 1998: Sekolah Menengah Umum (SMUN 5, Medan)


1992 – 1995: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMPN 4, Medan)


1986 – 1992: Sekolah Dasar (SD Nurul Islam Indonesia , Medan)
 


 

III. Pengalaman Organisasi ( 5 tahun terakhir)


2008—sekarang:  Sekretaris Jenderal KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan). 


2007—sekarang: Country Convenor-Indonesia pada SEAFish (Southeast Asia Fish for Justice) yang bersekretariat di Filipina. 


2006—sekarang: Koordinator Kampanye untuk ASIA (Asia Solidarity againts Industrial Aquaculture) . 


2006—2008: Manager Kampanye Bidang Pesisir dan Laut pada WALHI

2005—2006: Staf Peneliti/Kampanye Pesisir dan Lautan pada Eksekutif WALHI. Jakarta

2005: Wakil Sekretaris pada Lembaga Pengkajian Manajemen dan Kebijakan Publik (LPMKP). Jakarta


2004: Staf Pengajar pada Jurusan Perikanan dan Kelautan Universitas Asahan – Sumatera Utara. Asahan


2004: Anggota Tim Pembahasan Kegiatan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantura, Propinsi Jawa Tengah.


2004: Tim Peneliti Indonesia, INSTANT PROGRAM 2004, Bitung, Celah  Lifamatola-Maluku, Laut Banda dan Selat Makassar 


2003—2004: Staf Peneliti, Yayasan Gema Mitra Bahari, Yogyakarta 
 


 

III. Pelatihan


  1. Political Ecology Course. Institute of Social Studies (ISS). The Hague, Netherland. 2008.  

  2. International Workshop on Exploring Resource Management Policy Advocacy. International Institute for Rural Reconstructure (IIRR). Silang, Cavite, Philippines. 2006

  3. Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Zone Planning Management/ICZPM) . MCRMP Propinsi Sumatera Utara. Medan-Sumatera Utara. 2004


 

 

Leave a Comment

Tergerusnya Kultur Kebaharian

December 20, 2008 at 2:37 pm · Filed under Artikel, HAM, Ilegal fishing, New News, sektor perikanan ·Tagged , ,

Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/ berita/0811/ 25/opi01.html

Sinar Harapan: Selasa, 25 November 2008

M Riza Damanik
Penulis adalah Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Anggota Komite Persiapan Organisasi Nelayan Nasional Indonesia (KPNNI)

Konsepsi sebagai negeri kepulauan adalah sebuah ikrar negeri kesatuan Indonesia yang bersifat final, di mana salah satu cirinya adalah melimpahnya budaya bahari yang melekat pada jati diri dan sistem sosial masyarakat untuk masa yang cukup panjang. Bahkan, di banyak tempat, cara pikir dan tindak kebaharian tersebut telah eksis sebelum Indonesia disebut sebagai sebuah negara. Kontribusi historis dan praktis inilah yang selanjutnya menjadi salah satu titik berangkat pentingnya jaminan bagi insan bahari untuk terus mempraktikkan serta mengembangkan tradisi dan adat budaya kebaharian tersebut. Termasuk di dalamnya, hak untuk menjalankan aturan adat yang kaya akan keberagaman dan bersifat dinamis. Sayangnya, cara pandang kebaharian tersebut semakin jauh ditinggalkan, terlebih pasca-dikeluarkanny a Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP-PPK).

Sebagian kelompok menilai UU tersebut tepat urgensinya, terkhusus dalam upaya memperkuat eksistensi masyarakat adat sebagai bagian dari gerakan sosial penting di Indonesia. Argumentasi ini muncul setelah UU PWP-PPK menyebutkan, satu dari tiga subjek hukum yang mendapat keistimewaan adalah masyarakat adat. Dua lainnya, perseorangan dan sektor swasta. Penulis mencoba memberikan pandangan berbeda terkait eksistensi hak masyarakat adat, di tengah-tengah formalisasi Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang diamanatkan UU.

Sejak Indonesia menggunakan suaranya pada pemungutan suara (voting) majelis umum PBB untuk mendukung lahirnya Deklarasi tentang Hak-hak Adat atau United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), 13 September 2007 silam, perjuangan masyarakat adat di Tanah Air melewati satu tahapan pencapaiannya. Perjuangan selanjutnya adalah menempatkan produk deklarasi tersebut guna memotivasi terwujudnya pemenuhan hak dan kedaulatan yang sesungguhnya.

Tulisan ini adalah tambahan atas komentar yang saya sampaikan pada diskusi Sinar Harapan, Kamis 20 November 2008 tentang kelautan dan maritim untuk keamanan dan kesejahteraan.

Hak Adat yang Dirampas
Selama ini, bentuk penghormatan negara terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia masih bersifat deklaratif, seperti yang tertuang di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Demikian halnya dalam UU PWP-PPK. Dalam pandangan ekologi politik, menempatkan masyarakat adat, individu, dan sektor swasta untuk berkompetisi mendapatkan hak pengusahaan, seperti yang dimaksudkan UU PWP-PPK, adalah sebuah kekeliruan mendasar negara dalam memahami dan menafsirkan kehendak penghormatan dan pemenuhan hak adat.

Belum lagi, jika terbukti objek yang dikompetisikan dalam pemberian hak tersebut adalah ruang hidup dan penghidupan masyarakat adat yang telah berlangsung dalam waktu yang panjang. Dalam kondisi demikian, dapat dipastikan, pemenuhan hak akses dan kontrol masyarakat adat terhadap sumber daya alamsemakin sulit untuk terpenuhi.

Selain sebagai langkah mundur, pemberian hak pengusahaan seperti yang dimaksudkan UU PWP-PPK dapat dimaknai sebagai upaya sadar kebijakan negara untuk menyingkirkan dan memarginalkan eksistensi masyarakat adat dari ruang penghidupannya. Dasar pemikirannya adalah pada modalitas hak pengusahaan yang dianut UU PWP-PPK yang mempunyai dimensi ruang dan waktu serta batasan yuridiksi hukum formal yang notabene bersifat statis, mahal, dan dikendalikan oleh otoritas institusi negara.

Rezim ruang mengharuskan pemberian hak pengusahaan terhadap masyarakat adat akan dibatasi luasan atau ditentukan batasan ruang yang dialokasikan kepadanya. Begitu pun dengan rezim waktu yang mengharuskan hak tersebut memiliki batasan waktu pengusahaan, yakni 20 tahun, dan dapat diperpanjang untuk masa berikutnya. Dengan kata lain, hak tersebut bisa batal demi hukum setelah melampaui masanya.

Dengan kondisi ini, sesungguhnya masyarakat adat tidaklah berdaulat atas sumber daya alam dan relasi sosio-ekologisnya. Namun justru telah ditunggangi oleh otoritas kekuasaan yang jauh lebih besar dari kemampuan masyarakat adat untuk meninjaunya. Dari sinilah etnosida kultural berawal, manakala terjadi tindakan sistemik negara untuk menghilangkan integritas masyarakat adat dari nilai-nilai kultural yang dijalankannya. Tindakan itu berupaya mencerabut masyarakat adat dari ruang hidup dan sumber dayanya, dengan memberlakukan hukum, cara-cara administratif, dan lainnya guna menginfiltrasi kebudayaan, cara hidup, dan model pengelolaan yang diyakini oleh suatu komunitas masyarakat adat.

Mengembalikan Khitah Perjuangan
Deklarasi PBB tentang Hak-hak Adat menjelaskan kepada kita bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk mempraktikkan serta merevitalisasi tradisi-tradisi dan adat budayanya, termasuk di dalamnya, hak untuk mempertahankan, melindungi, dan mengembangkan manifestasi masa lalu, sekarang, dan yang akan datang dari kebudayaan tersebut. Artinya, dalam hal pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, gerakan masyarakat adat tidak boleh terjebak dalam perjuangan simbolik semata, tanpa melihat relasi kebijakan yang ada secara utuh, serta implikasinya terhadap eksistensi masyarakat adat yang tinggal dan berpenghidupan di sepanjang pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagi pemerintah Indonesia, kesungguhan dalam melindungi hak-hak adat dapat dimulai dengan merevisi UU PWP-PPK, terutama pada bagian-bagian yang secara gamblang memberikan ruang kepada sektor swasta (termasuk asing) dalam pengusahaan ruang kelola rakyat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya, wilayah tangkap tradisional menjadi wajib untuk dilindungi dan model-model pengelolaan tradisional yang respek dan terbukti menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan harus terus dipromosikan, baik sebagai model pengelolaan maupun sebagai perilaku bangsa bahari yang sangat berharga.

Sesungguhnya, terdapat dua pertanyaan mendasar bagi negara yang benar-benar ingin sejahtera. Pertama, bagaimana mengembalikan dan melindungi hak-hak masyarakat yang paling rentan, seperti masyarakat nelayan, petani, buruh, adat, baik perempuan maupun laki-laki, yang sudah dirampas, termasuk perampasan yang sering kali didukung dan dikukuhkan oleh hukum positif yang sudah dianut jauh hari sebelumnya? Kedua, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat yang hidup di sekitar atau di dalam kawasan yang kaya sumber daya alam, tetapi justru mengalami kemiskinan yang paling akut? Sayangnya, Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tidak dapat menjawab keduanya.

Copyright © Sinar Harapan 2008

Leave a Comment

Politik Kemitraan Inti-Plasma

November 17, 2008 at 4:13 pm · Filed under Artikel, HAM, Kebijakan pesisir dan pulau-pulau kecil, New News, lingkungan hidup, sektor perikanan, sosial ·Tagged , , , ,

dscn7602

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Riza Damanik

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

 

Belum lama ini (10/06) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) mengesahkan Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, atau disingkat UMKM. Setelah menjalani perdebatan yang cukup alot, akhirnya seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju untuk mengesahkan UU tersebut—tepat berada ditengah situasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Seolah menjadi jawaban atas keprihatinan yang melanda rakyat Indonesia pasca kenaikan BBM, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sandiaga S. Uno—yang baru saja digantikan oleh Erwin Aksa pun memberikan respon positif disahkannya UU UMKM. Bahkan, Adi Sasono Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) mendesak agar UU tersebut segera diimplementasikan, tanpa harus menunggu tanda-tangan presiden (Bisnis Indonesia, 11 Juni 2008).

Satu dari enam pola kemitraan yang dianut dalam UU UMKM adalah Inti-Plasma, sedang lainnya berupa sub-kontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi keagenan, dan bentuk lain seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan dan outsourcing. Penulis tertarik untuk memberikan pandangan terhadap UU UMKM, terkhusus pada praktik kemitraan Inti-Plasma yang terjadi selama ini di Indonesia.

 

Retorika Demokrasi

Bank Dunia (World Bank) sejak era 70-an telah mengintrodusir penggunaan pola kemitraan Inti-Plasma dalam program pertaniannya—terlebih sebagai pengganti model perkebunan skala besar. Sejak saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian Keputusan Presiden serta peraturan lainnya untuk melembagakan pertanian kontrak Inti-Plasma sebagai satu-satunya pola kerjasama yang diijinkan pemerintah untuk kegiatan agroproduksi komersial, termasuk tebu, tanaman perdagangan (seperti teh, kelapa sawit, dan kelapa), produksi susu, unggas dan telur, serta tambak udang.

Ben White dalam publikasi penelitiannya yang diberi judul ”Inti dan Plasma: Pertanian Kontrak dan Pelaksanaan Kekuasaan di Dataran Tingi Jawa Barat” menyebutkan bahwa secara teknis, petani kontrak sepenuhnya bergantung pada pihak Inti (perusahaan) untuk medapatkan seluruh sarana dan penentuan produksinya kecuali yang terkait dengan tenaga kerja. Sedang secara politis, pola Inti-Plasma digunakan untuk mengontrol daerah-daerah yang sensitif terhadap sejarah gerakan separatis (seperti Irian Barat dan Aceh) atau gerakan kaum kiri (seperti halnya dibanyak kawasan perkebunan).

Ambil contoh Program Perkebunan Inti Rakyat Tanaman Perkebunan (PIR-BUN) dibawah naungan Perusahaan Perkebunan Negara PTP XI dan PTP XIII, tidak hanya sebagai bentuk kesungguhan pemerintah membenahi sektor perkebunan—meski sejak akhir 1960-an rehabilitasi perkebunan besar merupakan fokus dari intervensi pemerintah dengan dukungan pinjaman dari Bank Dunia—namun hal ini juga merupakan agenda pemerintahan yang berkuasa untuk melakukan kontrol politik terhadap wilayah perkebunan yang sebelumnya merupakan basis Darul Islam dan juga tempat pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) serta Serikat Buruh Tani. Karena itu White lebih tertarik menyebut pertanian kontrak Inti-Plasma sebagai kebijakan ortodoks yang baru dari Bank Dunia, sekaligus sebagai retorika demokrasi.

 

Siasat kemitraan

Hal senada juga terjadi pada kegiatan pertambakan udang di Lampung. Sebut saja, PT.Dipasena Citra Darmaja (PT.DCD) yang dahulunya milik Sjamsul Nursalim. Sejak berdiri di akhir era 80-an di Propinsi Lampung, industri ini menerapkan pola Inti-Plasma yang tertuang dalam kontrak perjanjian kerjasama atau yang biasa disebut PKS. Dalam pandangan penulis, setidaknya terdapat tiga hal keuntungan yang diperoleh perusahaan selaku inti; sekaligus kerugian dipihak petambak udang sebagai plasma.

Pertama, dalam hal peningkatan kapasitas permodalan. Adanya kewajiban setiap plasma untuk mengagunkan sertifikat tanah miliknya kepada Bank pemberi kredit untuk mendapatkan modal usaha, telah membuat perusahaan (inti) menjadi gemuk modal. Di tahap awal dana pinjaman tersebut diserap oleh pihak inti guna memulai pembangunan sarana-prasarana pendukung kegiatan pertambakan. Dengan kata lain, sejak awal pihak plasma telah menjadi motor kapital dari industeri tersebut.

Kedua, dalam hal pengembangan unit usaha. Dengan kewajiban setiap plasma membeli seluruh sarana-prasarana usaha seperti pakan, bibit, pupuk, hingga jasa penyuluhan maupun unit rumah yang disediakan inti; maka dengan sendirinya inti telah memperluas kegiatan usahanya tidak hanya terbatas pada processing udang, namun juga sekaligus sebagai pengembang kolam tambak dan perumahan; penjual pakan, pupuk, dan bibit; hingga sebagai pusat jasa pendidikan dan pelatihan usaha. Bahkan bisnis “ikutan” ini jauh lebih menjanjikan, karena seluruh plasma adalah konsumen yang wajib membeli produk tersebut.

Ketiga, mengurangi resiko usaha. Meski modal usaha—yang merupakan wujud dari pinjaman plasma ke Bank pemberi kredit—tidak berada dibawah kendali plasma dalam pengelolaannya, namun setiap plasma diwajibkan untuk membayar kewajiban yang ditimbulkan dari proses kredit tersebut kepada Bank melalui inti. Hal ini bisa menggambarkan, bahwa resiko kegagalan panen yang sangat mungkin terjadi dalam kegiatan pertambakan udang, bukan berada pada inti; atau bahkan tidak pula resiko tersebut dipegang oleh kedua pihak—inti dan plasma—secara seimbang; namun plasma-lah yang justeru menjadi perisai dari kemungkinan kerugian yang terjadi. Terakhir, keempat, kewajiban setiap plasma yang mengharuskan menjalankan usahanya sesuai dengan aturan main yang dikeluarkan oleh inti, telah membuat plasma yang seyogyanya sebagai pemilik usaha berubah menjadi pekerja aktif perusahaan; yang harus tunduk patuh dengan aturan inti. Identitas sebelumnya sebagai pemilik yang berdaulat, berubah menjadi buruh tambak. 

 

Membenahi pola kerjasama

Siasat pola kemitraan yang telah memberikan posisi yang tidak seimbang antara pemegang kapital dan masyarakat sepatutnya tidak diteruskan oleh pengurus Negara kini. Pola kemitraan Inti-Plasma yang dipraktikkan dalam pengelolaan PTP XI dan PTP XIII di sektor perkebunan serta PT.Dipasena di sektor perikanan telah memberi pelajaran bahwa pola kemitraan Inti-Plasma tidak saja telah merugikan rakyat secara ekonomi; namun juga telah melanggengkan praktik perselingkuhan korporasi, dan serta memperluas pengaruh politik kekuasaan sebuah rezim.

Dengan demikian, menegasikan pemenuhan akses permodalan dan pasar terhadap kegiatan usaha rakyat secara luas kepada sektor swasta—tanpa dibarengi perlindungan penuh pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat—pastilah tidak akan pernah berhasil sempurna.

Pada akhirnya, kecerdasan pemimpin akan diukur dari sejauh mana dia mampu membawa “perahu” yang bernama Indonesia agar terhindar dari kesalahan langgam masa lalu yang telah merugikan rakyat, serta membayarnya dengan kebijakan yang memberikan perlindungan bagi mereka yang selama ini dirugikan.

 

 

Leave a Comment

Komite Persiapan Organisasi Nelayan Nasional

August 22, 2008 at 4:49 am · Filed under Artikel, HAM, Ilegal fishing, Kebijakan pesisir dan pulau-pulau kecil, New News, SBY, lingkungan hidup, sektor perikanan, sosial ·Tagged ,


Dimuat pada HARIAN SINAR HARAPAN, 22 Agustus 2008

Oleh
M Riza Damanik

Adalah Aliman seorang nelayan Banten yang tewas diempas gelombang Laut Jawa, di awal Januari 2008 lalu. Entah karena tidak sempat mendengar peringatan Badan Meteorologi dan Geofisika akan bahaya gelombang tinggi yang menerpa Selat Sunda dan Perairan Jawa—atau justru sudah mendengar—namun tiga minggu tidak melaut akibat gelombang tinggi menjadi alasan yang tidak relevan di tengah keterdesakan kebutuhan hidup keluarga. Aliman dan keluarganya adalah satu dari ribuan bahkan jutaan nelayan Indonesia yang kurang beruntung tersebut.

Sejumlah peristiwa; perubahan iklim, gelombang pasang, tsunami, banjir, kenaikan harga BBM dan langkanya minyak tanah dan solar, telah berhasil menghentikan hampir seluruh kegiatan perikanan nelayan tradisional dan tanpa adanya dukungan nyata dari negara untuk membenahinya dan meminimalisasi dampak yang disebabkannya; dan bahkan di banyak kasus seolah diabaikan (by omission).

Read the rest of this entry »

Leave a Comment

Politik Udang?

June 13, 2008 at 8:15 pm · Filed under New News ·Tagged ,

 

M.Riza Damanik

Analis Masalah Kelautan dan Perikanan

Coordinating Committee of ASIA (Asia Solidarity againts Industrial Aquaculture)

 

Kontak: 021-794 1672/0818773515

Alamat. Jl. Tegal Parang Utara 14 Jakarta

 

 

 

“…Hingga saat ini kerusakan ekosistem mangrove di NAD dan Pulau Nias yang diakibatkan langsung oleh tsunami sangat sulit untuk diperkirakan, mengingat kondisi mangrove memang sudah banyak mengalami kerusakan sebelum terjadi tsunami…”

 

Demikianlah mungkin cara pemerintah mengekspresikan kerisauannya atas buruknya kondisi hutan mangrove sebagai greenbelt (sabuk hijau) disepanjang pesisir Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang tercatat dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara (2005). Mengapa tidak? Jauh hari sebelum bencana maha dahsyat terjadi, keberadaan ekosistem mangrove Aceh dipercaya memiliki fungsi strategis sebagai barrier (penghalang); mereduksi (menurunkan) kekuatan gelombang laut dan tsunami.

Read the rest of this entry »

Leave a Comment

Tak Surut Di Dera Bencana: Pelajaran Dari Jawa

January 2, 2008 at 7:05 pm · Filed under New News ·Tagged ,

 

Oleh: M. Riza Damanik

 

Dengan total luasan fisik pulau yang hanya 7% dari luas total pulau di Indonesia, Pulau Jawa menjadi menarik untuk ditilik lebih jauh, apalagi lebih dari 60% penduduk Indonesia hidup dan bermukin di pulau ini. Dari sinilah, penulis mencoba memberikan analisis singkat terkait pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, sebelum menutup tahun 2007 sambil menatap tahun 2008 yang lebih baik.

Read the rest of this entry »

Leave a Comment

Hutan dan Kualitas Diplomasi Indonesia

December 2, 2007 at 2:53 am · Filed under New News ·Tagged , , ,

Published: Majalah Forum Keadilan. No.30/26 November-02 Desember 2007

M.Riza Damanik

Anggota Tim Teknis Program Perubahan Iklim, Eksekutif Nasional WALHI

 

Membicarakan sektor kehutanan Indonesia dalam kurun waktu tiga bulan terakhir tentu belum lengkap tanpa menghubungkannya dengan fakta kekinian pengelolaan sumberdaya hutan Indonesia dan agenda perubahan iklim. Dalam situasi kegentingan hutan Indonesia saat ini, patut-lah kiranya penulis menempatkan kedua hal tersebut sebagai landas strategis dalam menentukan posisi pemerintah Indonesia untuk bersikap realistis sekaligus etis pada perhelatan negosiasi dunia COP 13 UNFCCC (Conference of Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change), di Bali 3-14 Desember 2007 mendatang.

 

Hutan sebagai “umpan”

Setelah mekanisme pembangunan bersih (Clean Development Mechanism/CDM) yang termaktub dalam tawaran Protokol Kyoto terbukti sulit untuk diterapkan -khususnya dalam konteks penanganan kerusakan hutan (deforestasi)-  mekanisme pendanaan yang ditawarkan dunia saat ini adalah REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation) atau penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi di negara-negara berkembang. Tom Griffiths dan Forest Peoples Programme dalam dokumen terkininya (Juni, 2007) menggambarkan REDD sebagai sebuah proposal yang menawarkan kewajiban membayar bagi negara-negara utara kepada negara-negara selatan guna mengurangi penggundulan hutan-nya, dan atau negara-negara selatan, dibawah sistem global perdagangan karbon, menjual karbon yang tersimpan di hutan mereka kepada negara-negara utara sehingga industri-industri di utara dapat terus melakukan pencemaran seperti biasa.

Perdebatan yang begitu intens; memakan energi dan waktu yang cukup panjang terkait reduksi karbon dari sektor kehutanan, telah berhasil membuat luput banyak kalangan untuk melihat kontribusi emisi karbon dari kegiatan industri lainnya, yang jumlahnya mencapai 80% dari total emisi karbon di atmosfer. Dalam artian, pembenahan di sektor kehutanan tanpa membenahi kegiatan ekstraktif lain yang syarat akan buangan emisi karbon ke atmosfer adalah sebuah “jalan buntu”dalam penanganan perubahan iklim itu sendiri.

 

Mempersoalkan proposal REDD Indonesia

Dalam pandangan penulis, mekanisme yang ditawarkan REDD dalam memerangi karbon diatmosfer tidak akan pernah efektif, bahkan diyakini justru akan memperburuk kondisi emisi karbon di atmosfer, yang pada akhirnya akan beimplikasi pada perubahan iklim global. Setidaknya terdapat beberapa hal yang patut dipersoalkan dari proposal REDD, dan mengapa masyarakat dunia, dan Indonesia (khususnya) patut meninggalkan (baca: menolak) skema ini. Pertama, simpanan karbon yang diperdebatkan REDD hingga hari ini ternyata masih berkutat pada hitungan fisik (tegakan) pohon semata. Sementara, kandungan hidrokarbon di bawah permukaan hutan seperti minyak bumi, gas, batubara serta mineral lainnya, belum dihitung oleh skema REDD. Padahal dibanyak tempat didunia (termasuk Indonesia) nilai ekonomis dari sumberdaya ini terbukti cukup-lah tinggi. Sehingga tidak mengherankan jika perkiraan perhitungan dana adaptasi untuk reduksi emisi karbon dari sektor kehutanan saat ini menjadi sangat murah, hanya berkisar antara US$20 sampai US$30/hektar/tahun-nya. Sungguh sangat ironis.

Bahkan fungsi hutan yang lebih luas seperti; sebagai daerah tangkapan air, sebagai ruang hidup dan penghidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan, hingga fungsi sosio-kultural yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari sendi-sendi kehidupan masyarakat setempat-pun tidak menjadi pertimbangan utama dalam perhitungan REDD.

Kedua, mekanisme REDD menawarkan kepada negara-negara yang memiliki hutan untuk menjaga dan bahkan mengunci kawasan hutan-nya dengan imbalan ”uang receh”, yang hanya berkisar Rp20 sampai Rp30/m2/tahun-nya. Tawaran ini juga dengan sendirinya akan membatasi akses dan partisipasi masyarakat lokal terhadap hutan, setelah hutan dipaksa untuk berubah menjadi barang publik  (global common goods). Dalam kasus Indonesia sebagai negara kepulauan, dimana pemerintah sedang berencana untuk mengalokasikan 37,5 juta hektar hutan yan tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua, tentu akan menjadi ancaman serius bagi mereka (masyarakat) yang tinggal disekitar kawasan hutan tersebut. Ancaman tidak hanya merugikan dalam aspek finansial semata, namun juga pada aspek ketersediaan dan kedaulatan rakyat Indonesia atas suatu wilayah hutan tertentu.

Ketiga, proposal REDD justru membuka kesempatan kepada pengusaha kehutanan untuk turut mendapat manfaat (insentif) dari mekanisme yang ditawarkan; dengan beralas kepada kekuatan legal formal yang dimiliki atas suatu konsesi kawasan hutan tertentu (seperti HPH, HTI dan perkebunan) melalui “itikad pengurangan” atau penghentian pemanfaatan kawasan konsesi hutan yang dimiliki oleh setiap pengusaha. Dengan begini, bukan masyarakat disekitar hutan-lah yang mendapat keuntungan dari REDD, tapi justru mereka (pengusaha kehutanan dan penjahat kehutanan) yang mendapatkan keistimewaan dari REDD dalam hal finansial, dan sekaligus terbebas dari tanggung-jawab mutlak terhadap kerusakan hutan dan lahan yang telah dilakukan sebelumnya. Dapat dipastikan, upaya pengelolaan dan penegakan hukum di sektor kehutanan akan semakin sulit terlaksana.

 

Pelajaran dari Indonesia

Model pembangunan global (global development models) dengan “kedok” pertumbuhan ekonomi sebagai tumpuan –telah merangsang pasar (market)– bekerja  diluar kemampuan alam dan lingkungan hidup, termasuk pada sektor kehutanan. Di Indonesia sendiri, pembukaan pasar dan ekspor produk kayu serta hasil perkebunan yang diinisiasi oleh IMF (International Monetery Fund)/WB (World Bank) di awal era 70-an telah memaksa Indonesia harus kehilangan 65% dari produk kayu nasional –untuk memenuhi kebutuhan global– melalui  mekanisme ekspor. Tanpa disadari, hal ini sekaligus menyebabkan bangsa Indonesia harus “ikhlas” kehilangan lebih dari 70% hutan hujan tropisnya (Tropical Rain Forest).

Pasca kerusakan hutan, jutaan orang yang tinggal disekitar kawasan hutan harus turut rela kehilangan tempat tinggal hingga sumber penghidupan mereka. Pun demikian halnya,  kehancuran hutan telah memicu meningkatnya konflik sosial dan tenurial. Buktinya, dalam rentang 14 tahun hingga 2004 tercatat 230 kasus konflik terjadi disekitar kawasan hutan, di 5 propinsi di Indonesia (WALHI, 2005). Tidak hanya berhenti disitu, hancurnya ekosistem hutan telah menghadirkan bencana ekologis dihadapan masyarakat. Musim hujan, telah menyebabkan 12,000 desa mengalami banjir dan 111 kejadian longsor di 13 propinsi, pada tahun 2003. Demikian juga halnya pada musim kemarau, tercatat 80 kejadian kekeringan di 36 Kabupaten, pada tahun yang sama.

Secara keseluruhan, rentetan peritiwa tersebut telah menjadi bukti nyata akan gagalnya fungsi alam (ekosistem hutan Indonesia). Lagi, sejarah panjang kehutan Indonesia telah memberikan pelajaran pahit sekaligus berharga, bahwa menyerahkan kepada mekanisme pasar dan prakarsa global –seperti REDD– dalam  mengatasi masalah perubahan iklim adalah sebuah keniscayaan.

 

Bersikap realistis dan etis

Permasalahan pengelolaan sumberdaya alam, khususnya hutan di Indonesia, memiliki karakter permasalahan khas; korupsi, multi-interpretasi hukum dan lemahnya penegakan hukum, yang telah berakibat pada maraknya praktek ilegal dan destruktif dalam pemanfaatan hutan Indonesia, adalah Pekerjaan Rumah (PR) yang belum juga tuntas hingga hari ini. Dengan kenyataan laju kerusakan hutan Indonesia berada pada kisaran 2,7 juta hektar per tahun, tentu akan membuka peluang besar bagi musnahnya hutan alam Indonesia tepat memasuki tahun 2022. Realitas ini seharusnya dapat mendorong sebuah kebijakan komprehensif dari Pemerintah Indonesia untuk menempatkan status hutan Indonesia sebagai status darurat atau “darurat kehutanan”. Maknanya, kegentingan situasi hutan Indonesia (baik kualitas maupun kuantitas) tidak dapat dan tidak patut menunggu realisasi mekanisme pendanaan yang diharapkan dari REDD yang seyogyanya baru dapat dijalankan setelah 2012.

Dari uraian diatas dapat diterlihat bahwa, Indonesia tidak justru memanfaatkan momentum perubahan iklim sebagai titik-balik (turning point) untuk lepas dari arus cengkraman global terhadap pemanfaatan hutan Indonesia. Justru, Proposal REDD Indonesia meginsyaratkan untuk menyerahkan kedaulatan atas kawasan hutan Indonesia kepada negara-negara utara (industri), dengan “dalih” reduksi emisi. Secara etis, Indonesia sebagai tuan rumah COP 13 UNFCCC harus tampil untuk memimpin gerakan reduksi emisi karbon yang adil (climate justice) melalui pemberlakuan jeda tebang (moratorium logging) sejak dini. Melalui langkah tersebut, Indonesia telah memberikan contoh sekaligus menempatkan diri sebagai panutan dalam penanganan emisi yang sesungguhnya. Sehingga, perubahan iklim tidak justru memberikan jaminan untuk terjadinya perubahan iklim investasi yang lebih masif pada sektor-sektor yang “haus” akan sumberdaya alam dan “boros” emisi. Selamat bernegosiasi!

Leave a Comment

Mari Bicara REDD

November 15, 2007 at 8:21 am · Filed under Artikel, lingkungan hidup ·Tagged ,

Publish : Kompas 15 November 2007 (Rubrik Humaniora)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0711/15/humaniora/3991653.htm

M Riza Damanik
Anggota Tim Teknis Program Perubahan Iklim Eksekutif Nasional Walhi

Perkara penyelamatan Bumi dari pemanasan global menjadi rumit karena ternyata skema mekanisme pembangunan bersih tidak secara spesifik bicara soal reduksi karbon dari sektor kehutanan dan sampai hari ini tidak mampu diaplikasikan di sektor kehutanan. Padahal, hutan masih menjadi andalan utama untuk menyerap karbon—dalam hal ini karbon dioksida (CO2).
Read the rest of this entry »

Leave a Comment

Runtuhnya Sektor Perikanan (2)

October 1, 2007 at 3:10 am · Filed under Illegal fishing, sektor perikanan

Published: Majalah Forum Keadilan. No.24, 01-07 Oktober 2007
M.Riza Damanik
Manager Kampanye Pesisir dan Laut, Eksekutif Nasional WALHI

Kontak: 021-794 1672/0818773515
Alamat. Jl. Tegal Parang Utara 14 Jakarta

Tiga tahun yang silam, lembaga pangan dunia FAO (Food and Agriculture Organization) telah memproyeksikan bakal terjadi peningkatan permintaan ikan dan produk perikanan hingga 50 juta ton dalam selang waktu 15 tahun hingga 2015. Hal ini dilatari oleh terus meningkatnya konsumsi ikan global yang telah mencapai rata-rata 19kg/kapita/tahun dan ditopang pula oleh pertumbuhan penduduk dunia yang berkisar 1,8%/tahun. Read the rest of this entry »

Comments (2)

Runtuhnya Sektor Perikanan (1)

September 3, 2007 at 2:55 am · Filed under Ilegal fishing, sektor prikanan

Published: Majalah Forum Keadilan. No.20/03-09 September 2007

M.Riza Damanik
Manager Kampanye Pesisir dan Laut, Eksekutif Nasional WALHI

Kontak: 021-794 1672/0818773515
Alamat. Jl. Tegal Parang Utara 14 Jakarta

Benarkah sumberdaya perikanan nasional masih belum dimanfaatkan secara optimal?. Pertanyaan tersebut pasti akan muncul setelah data dan fakta dilapangan menunjukkan kenyataan yang berbeda. Keluhan para nelayan yang sulit menemukan dan mendapatkan ikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, serta kurangnya kebutuhan bahan baku untuk kegiatan industri perikanan dalam negeri–seolah kontra dengan data pemerintah yang menunjukkan pemanfaatan sumberdaya perikanan nasional baru sekitar 58% saja. Read the rest of this entry »

Comments (1)

Older Posts »